Multilaterales Handelssystem Ppt

WORLD TRADE ORGANISATION DER WTO IN KÜRZE: TEIL 1 Das multilaterale Handelssystem, Gegenwart und Zukunft Die Welthandelsorganisation entstand im Jahr 1995. Eine der jüngsten internationalen Organisationen ist die WTO als Nachfolger des Allgemeinen Zoll - und Handelsabkommens (GATT) im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg. Während die WTO noch jung ist, ist das multilaterale Handelssystem, das ursprünglich im Rahmen des GATT errichtet wurde, weit über 50 Jahre alt. Die letzten 50 Jahre haben ein außergewöhnliches Wachstum im Welthandel gesehen. Im Durchschnitt wuchsen die Merchandisexporte jährlich um 6. Insgesamt handelte es sich im Jahr 2000 um das 22-fache des Niveaus von 1950. Das GATT und die WTO haben dazu beigetragen, ein starkes und wohlhabendes Handelssystem zu schaffen, das zu beispiellosem Wachstum beiträgt. Das System wurde durch eine Reihe von Handelsverhandlungen oder Runden, die unter dem GATT gehalten wurden, entwickelt. Die ersten Runden betrafen vorwiegend Tarifsenkungen, spätere Verhandlungen aber auch andere Bereiche wie Antidumping - und Nichttarifmaßnahmen. Die letzte Runde der Uruguay-Runde 1986/94 führte zur Gründung der WTO. Die Verhandlungen endete nicht dort. Einige gingen nach dem Ende der Uruguay-Runde weiter. Im Februar 1997 wurde eine Einigung über Telekommunikationsdienste erzielt, wobei 69 Regierungen weitgehende Liberalisierungsmaßnahmen vereinbarten, die über die in der Uruguay-Runde vereinbarten hinausgehen. Im selben Jahr haben 40 Regierungen die Verhandlungen über den zollfreien Handel mit Produkten der Informationstechnologie erfolgreich abgeschlossen und 70 Mitglieder haben einen Finanzdienstleistungsvertrag abgeschlossen, der mehr als 95 Handels-, Versicherungs-, Wertpapier - und Finanzinformationen umfasst. Im Jahr 2000 begannen neue Gespräche über Landwirtschaft und Dienstleistungen. Diese wurden nun in eine umfassendere Agenda aufgenommen, die auf der vierten Ministerkonferenz der WTO in Doha, Katar, im November 2001 ins Leben gerufen wurde. Das Arbeitsprogramm, die Doha-Entwicklungsagenda (DDA). WTO-Regeln wie Antidumping und Subventionen, Investitionen, Wettbewerbspolitik, Handelserleichterung, Transparenz bei der öffentlichen Auftragsvergabe, geistiges Eigentum und eine Reihe von Fragen, die von den Entwicklungsländern aufgeworfen werden, fügt Verhandlungen und andere Arbeiten zu nichtlandwirtschaftlichen Tarifen, Handel und Umwelt ein Als Schwierigkeiten bei der Umsetzung der derzeitigen WTO-Übereinkommen. Die Frist für die Verhandlungen ist der 1. Januar 2005.MULTILATERAL Handelssystem der Welthandelsorganisation Oleh: ABSHORIL FITHRY hüküm PERDAGANGAN Internasional PROGRAMM MAGISTER hüküm Bisnis Fakultas hüküm. Presentasi berjudul: Multilateral Trading System der Welthandelsorganisation Oleh: ABSHORIL FITHRY hüküm PERDAGANGAN Internasional PROGRAMM MAGISTER hüküm Bisnis Fakultas hüküm. Transcript presentasi: 1 Multilateral Trading System der Welthandelsorganisation Oleh: ABSHORIL FITHRY hüküm PERDAGANGAN Internasional PROGRAMM MAGISTER hüküm Bisnis Fakultas hüküm UNIVERSITAS Airlangga 2 (c) 2 multilaterales Handelssystem der WTO-Sebutan untuk Suchwerk aturan dan prinsip Yang terdapat dalam regim WTO Yang meliputi: Prinsip-Prinsip Nicht Diskriminasi Aturan tentang Akses Pasar termasul Aturan tentang Transparansi Aturan tentang unfaire Handels Aturan tentang Konflik antara Liberalisasi Perdagangan dengan nilai - nilai atau kepentingan-kepentingan sosial Verschiedenes Aturan tentang perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara-negara Sedang Berkembang Aturan Institusional dan Prosedural berkenaan dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa 3 (c) 3 PRINSIP-PRINSIP NON-DISKRIMINASI Grundsätze der Nicht-Diskriminierung Terdapat 2 jenis Prinsip Nicht Diskriminasi dalam WTO, yaitu: Meistbegünstigungs (MFN) diwajibkan memberikan preferensi atau keistimewaan yang sama kepada Mitra Dagang Sesama Mitglieder Nutzer WTO Inländerbehandlung (NTO) diwajibkan memperlakukan produk barang Bedeu, jasa, atau penyedia jasa yang berasal Dari Sesama Mitglieder Nutzer WTO sama dengan produk barang Domestik, jasa, atau penyedia jasa Domestik yang sejenis NTO dilarang mendiskriminasi produk Bedeu terhadap produk Domestik NTO berlaku Umum atas segala jenis perdagangan barang Sedangkan pada perdagangan jasa, NTO berlaku sepanjang negara Mitglieder Nutzer WTO Secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk memberlakukan NTO pada sektor spesifik yang disanggupinya saja. 4 (c) 4 ATURAN tentang Akses PASAR (TERMASUK ATURAN tentang TRANSPARANSI) Regeln für den Marktzugang Terdapat 4 Kelompok aturan Yang Secara substansiil mengatur tentang Akses pasar, yaitu: Zollregelungen (Tarif) Regelung für die übrigen Aufgaben und Finanzierungskosten Vorschriften für quantitative Einschränkungen Regeln für andere nichttarifäre Barrieren, wie Regeln über die Transparenz der Handelsregulierung Technische Regulierungen Standards Sanitär-und pflanzenschutzrechtliche Maßnahme Custom Formalities dan Regierung Beschaffung Praktiken. 5 (c) 5 REGELN FÜR INDIVIDUELLE AUFGABEN WTO tidak melarang pengenaan Zölle, dalam hal ini Yang dimaksudkan adalah tarif Akan tetapi WTO mendorong dan mengarahkan para anggotanya untuk Secara aktif menegosiasi penurunan angka tarif dengan didasarkan Pada keuntungan dan kepentingan bersama Hasil Dari perundingan tentang upaya penurunan angka tarif disebut dengan Zollzugeständnis atau Tarif Bindung yang selanjutnya wajib dinyatakan Secara eksplisit dalam Mitglieder Schedule of Commitment Masing-Masing Mitglieder Nutzer Atas komoditas yang Telah disepakati Zollzugeständnis atau Tarifbindungs ​​nya, maka pengenaan tarif di masing - Masing negara Mitglieder Nutzer WTO tidak Boleh melampaui Ebene maksimum sebagaimana telah disepakati. 6 (c) 6 REGELN mengenmäßiger Beschränkungen Secara Umum praktik pembatasan kuantitatif dilarang berdasarkan regim WTO, kecuali terdapat pengecualian Dalam praktiknya, yang termasuk dalam praktik pembatasan kuantitatif adalah praktik pelarang Bedeu atau Ekspor atau praktik kuota Pembatasan kuantitatif berlaku Umum atas semua semua jenis perdagangan Pembatasan Kuantitatiff tidak dapat diberlakukan pada sektor jasa yang telah dikomitmenkan. 7 (c) 7 Vorschriften über unlautere TRADE WTO tidak memiliki daftar Lengkap tentang praktik - praktik perdagangan Yang unfairen Akan tetapi WTO memiliki aturan Yang Lengkap dikategorikan, Detail, dan sangat teknis berkenaan dengan 2 bentuk spesifik unfairen Handel, yaitu Dumping dan Toch TRIPs (Marken In Verbindung stehende Intellectual Eigenschaften) dapat pula diterapkan sebagai aturan pencegahan terhadap terjadinya praktik unfaire Handel. 9 (c) 9 ANTI DUMPING TINDAKAN BALASAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERILAKU DUMPING DI PASAR DOMESTIKNYA. WTO MEMPERBOLEHKAN NEGARA MELAKUKAN RETALIASI ASALKAN: Tidak MELEBIHI KEBUTUHAN DANA YANG DIPERLUKAN Untuk MEMULIHKAN KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT PERILAKU DUMPING ATAU Maksimum SEBATAS MARGIN DUMPING YANG DIKENAKAN PADANYA. TERDAPAT BUKTI KAUSALITAS ANTARA PERILAKU DUMPING DAN KERUGISCHE YANG TIMBUL DI NEGARA IMPORTIR. KERUGISCHE PADA PASAR YANG RELEVAN DAN PADA KOMODITI SEJENIS. 10 (c) 10 PETISI ANTI DUMPING PETISI DIAJUKAN ATAS NAMA INDUSTRI DOMESTIK YANG DIRUGIKAN ATAU TERANCAM RUGI AKIBAT PERILAKU DUMPING. INDUSTRI Domestik: PRODUSEN PELAKU PERDAGANGAN YANG BERTINDAK SEBAGAI MAYORITAS PEMASOK PRODUSEN Barang ATAU MAYORITAS PELAKU PADA PASAR Domestik MAYORITAS Lebih DARI 50 MENGUASI TOTAL PRODUKSI Petisi ANTI DUMPING Tidak BISA DIAJUKAN JIKA KESELURUHAN KUANTITAS Barang YANG DIDUMPING Kurang DARI 25 DARI KESELURUHAN OUT-PUT Produk Domestik YBS. 11 (c) 11 Tochtergesell Nicht anfechtbare SUBVENTIONEN: Toch YANG DIBERIKAN Secară Tidak DISKRIMINATIF KEPADA SEMUA PRODUSEN Domestik SEHINGGA Tidak MERUSAK PASAR Domestik DAN Tidak MERUGIKAN IMPORTIR. SUBSIDI YANG DIBERIKAN UNTUK RD, BANTUAN REGIONAL, ADAPTASI PERENCANAAN TERHADAP KETENTUAN LINGKUNGAN YANG DIPERSYARATKAN. 12 (c) 12 SUBSIDI SUBSIDI EKSPOR PER SE DILARANG DAN OTOMATIS AKAN DIKENAI TINDAKAN BALASAN. TOTAL ANZEIGE VALOREM SUBSIDI MELEBIHI 5 DARI PENERIMAAN PENJUALAN TAHUNAN ATAU 15 DARI GESAMT DANA YANG DIINVESTASIKAN SEBAGAI START-UP-KOSTEN. SUBSIDI YANG DIBERIKAN DIGUNAKAN UNTUK MENUTUPI BIAYA KERUGISCHES INDUSTRI. PEMUTIHAN HUTANG DARI PEMERINTAH. 13 (c) 13 LIBERALISASI PERDAGANGAN VS. Nilai DAN KEPENTINGAN Sosial Verschiedenes WTO memiliki aturan Yang mengakomodasi pertentangan atau ketidaksinkronan liberalisasi perdagangan dengan nilai serta kepentingan ekonomi dan nicht ekonomi Yang dikategarikan sebagai nilai dan kepentingan nicht ekonomi adalah proteksi Lingkungan Kesehatan publik, moralische publik, Datenschutz und Sicherheit Nasional atau keuangan Nasional Yang dikategorikan sebagai nilai dan kepentingan ekonomi adalah Proteksi terhadap Industri Domestik Dari kerugian serius yang dipicu atau diakibatkan oleh lonjakan tajam dan tak terduga arus Bedeu Penyelamatan keuangan negara (Saldo aus paymentneraca keuangan) Pembentukan dan solidasi der regionalen Wirtschaftsintegration (regionale Wirtschaftszusammen) ketentuan-ketentuan di atas dapat Diaplikasikan, sepanjang, kondisi, negara, anggota, pemohon, memenuhi, syarat, dan, kriteria, yang, ditetapkan. 14 (c) 14 SPECIAL DAN Vorzugsbehandlung für LÄNDER 23 Mitglieder Nutzer WTO adalah ENTWICKLUNGSEntwicklungsLändern dan am wenigsten entwickelten Länder WTO memberikan perlakuan khusus dalam derajat Yang berbeda-beda kepada Entwicklung dan am wenigsten entwickelten Länder Wujudnya adalah Zeitrahmen, membedakan beban kewajiban, menyediakan bantuan teknis .